Kabar mengenai kasus perundungan yang berujung maut menimpa seorang bocah difabel berusia 12 tahun di Surabaya kembali menyita perhatian publik. Korban, yang diidentifikasi dengan inisial AF, meninggal dunia setelah menjadi sasaran bullying oleh tiga pelaku yang juga masih di bawah umur. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah keputusan hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku memicu kekecewaan dari pihak keluarga korban dan masyarakat luas. Ketiga pelaku, masing-masing berinisial M (13), M (14), dan Y (14), tidak dijebloskan ke penjara, melainkan akan menjalani proses pembinaan selama enam bulan di sebuah lembaga rehabilitasi. Keputusan ini menimbulkan perdebatan sengit tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum anak di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan ekstrem hingga menghilangkan nyawa. Keluarga AF merasakan ketidakadilan yang mendalam atas putusan ini.
AF, yang diketahui menderita Down Syndrome, telah menjadi target perundungan berulang kali oleh teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya. Insiden tragis terakhir terjadi pada bulan Oktober lalu, yang mengakibatkan kondisi kesehatan AF memburuk drastis. Setelah mengalami sakit perut hebat dan muntah darah, AF dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hasil penyelidikan dan autopsi mengungkapkan bahwa luka-luka internal yang diderita AF, termasuk peritonitis, diperparah oleh tindak kekerasan fisik yang dialaminya selama perundungan. Pihak kepolisian Surabaya telah mengidentifikasi tiga pelaku anak dan melakukan penahanan awal. Kasus ini bukan hanya sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan menunjukkan bagaimana kerentanan seorang anak difabel dimanfaatkan dan dianiaya secara kejam hingga menghilangkan nyawanya.
Proses hukum terhadap ketiga pelaku anak kemudian dilanjutkan melalui mekanisme diversi, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil diversi yang dilakukan menyepakati bahwa para pelaku tidak akan diproses secara pidana di pengadilan, melainkan akan menjalani program pembinaan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan usia pelaku yang masih di bawah umur dan hasil asesmen psikologis yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami gangguan kejiwaan serius, namun membutuhkan bimbingan. Selama enam bulan ke depan, ketiga anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) Marsudi Putra Surabaya. Harapannya, mereka bisa mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang layak agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.
Namun, keputusan ini jauh dari kata memuaskan bagi keluarga korban. Ibu AF secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Bagi keluarga, hukuman berupa pembinaan selama enam bulan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa anak mereka yang begitu berharga. Mereka berharap ada sanksi yang lebih tegas yang dapat memberikan efek jera, bukan hanya bagi para pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas, agar kasus perundungan, terutama terhadap anak-anak rentan, tidak terulang. Kekecewaan ini mencerminkan dilema besar dalam sistem peradilan anak: bagaimana menyeimbangkan antara rehabilitasi pelaku anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya yang berduka.
Kasus AF ini menjadi sebuah pengingat yang menyakitkan akan urgensi perlindungan anak difabel dan bahaya laten perundungan di lingkungan sekitar kita. Keputusan diversi ini, meskipun sesuai prosedur hukum anak, memicu diskusi serius tentang apakah pendekatan restoratif justice selalu tepat untuk kasus-kasus yang sangat parah seperti ini. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada, bukan hanya dari sisi hukuman, tetapi juga upaya pencegahan dan edukasi yang lebih masif. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anak, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dirasakan oleh para korban dan keluarganya.